Jadwal Penyuntikan Vaksin Meningitis Calhaj Pertengahan September

Jakarta (Pinmas)--Penyuntikan vaksin meningitis kepada calon jamaah haji molor. Pada awalnya penyuntikan akan dilakukan pada awal Agustus, namun kini diundur menjadi pertengahan September.

Hal itu terjadi karena pengadaan vaksin halal yang tidak tepat waktu. ``Penyuntikan dilakukan sesudah lebaran,`` ujar Menteri Kesehatan (Menkes), Endang Rahayu Sedyaningsih, usai penandatanganan MoU antara Kementerian Kesehatan dan Kejaksaan Negeri di Jakarta, Selasa (28/7).

Dia beralasan, jika penyuntikan dilakukan pada Bulan Ramadhan sulit untuk direalisasikan. ``Kalau puasa mungkin orang akan malas untuk disuntik,`` katanya.

Sampai saat ini, pihaknya memang belum menunjuk vaksin yang akan disuntikkan kepada 211 ribu jamaah haji Indonesia. ``Dalam minggu ini akan kita putuskan,`` ucap Menkes.

Penunjukan vaksin itu masih menunggu hasil evaluasi terhadap khasiat, mutu, dan keamanan vaksin oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).(Rep/ts)

Pemerintah Putuskan gunakan Vaksin GSK, untuk Jama'ah Haji 2010

JAKARTA–Pemerintah telah memutuskan penggunaan vaksin meningitis untuk para calon jamaah haji. Hal itu diputuskan setelah tender pengadaan vaksin dimenangkan oleh PT Biofarma. Dari persyaratan yang telah ditetapkan, hanya produsen vaksin asal Belgia, Glaxosmithkline (GSK), yang sesuai.

Dirjen Bina Farmasi dan Alat Kesehatan (Binfar Alkes) Kemenkes, Sri Indrawati mengatakan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Mengenai mutu, dan keamanan menjadi pertimbangan Kemenkes. Selain itu, hingga saat ini hanya GSK yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Proses tender, kata Sri, tidak berlangsung lama. “Kita sudah melakukan tender secara terbuka, tapi hanya ada satu peserta,” ujarnya ketika dihubungi Republika, Kamis (15/7).

Akhirnya, pihaknya melakukan penunjukan langsung kepada Biofarma sebagai peserta tunggal proses tender. Penunjukan langsung ini bukanlah yang pertama. Pada dua kali tender sebelumnya, pihaknya juga melakukan penunjukan langsung. Hal itu dilaksanakan atas usulan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LPPK).

Mengenai fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap vaksin meningitis produksi GSK, pihaknya juga mengaku kesulitan. “Kita menghadapi dilema, di satu sisi itu haram, di sisi lain kalau tidak disuntik vaksin jamaah haji kita tidak boleh berangkat,” bebernya.

Jika harus menunggu fatwa baru dari MUI, pihaknya mengaku kerepotan. Ditambah, produsen vaksin tidak bisa menyediakan stok vaksin yang banyak dalam waktu singkat.

Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Wan Alkadri mengatakan, saat ini terdapat tiga produsen vaksin meningitis yang ada di Indonesia. Yakni, Novartis dari Italia, Tian Yuan dari Cina, dan GSK. Novartis dan Tian Yuan sampai saat ini masih dalam proses pendaftaran di BPOM dan juga pengkajian oleh MUI.

Pihaknya tidak yakin keduanya dapat menyelesaikan proses pendaftaran di BPOM dapat selesai dalam waktu dekat. Oleh karena itu, pihaknya memilih vaksin dari GSK.

Lebih lanjut Wan menuturkan, penyuntikan vaksin produksi GSK akan dimulai pada awal Agustus. “Saat ini kita sudah mulai mendistribusikan ke daerah-daerah yang jumlah jamaahnya sedikit,” paparnya.

Dia mengharapkan, proses penyuntikan vaksin akan selesai pada akhir September. Hal itu terkait dengan jadwal pemberangkatan jamaah haji yang dilakukan pada 14 Oktober.
Pada tahun ini, total Kemenkes membutuhkan sebanyak 230 ribu dosis vaksin meningitis. Vaksin-vaksin itu akan disuntikkan kepada 211 ribu calon jamaah haji.

MUI: Vaksin Meningitis Novartis dan Tian Yuan Halal

Jakarta(Pinmas)--Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ichwan Sam, mengatakan, pihaknya pada dua hari lalu sudah mengeluarkan fatwa bahwa hanya dua vaksin meningitis yang halal, yakni vaksin meningitis produksi Novartis dari Italia dan Tian Yuan dari Cina. Sementara, vaksin meningitis produksi Glaxo dari Belgia dinyatakan haram.

"Dua hari yang lalu MUI telah memutuskan bahwa vaksin meningitis yang digunakan untuk jamaah haji yang selama ini haram telah diputuskan dua yang kemudian, yang pertama produksi dari Novartis Italia dan yang kedua produksi Tian Yuan Cina dinyatakan halal dan telah melalui penelitian," kata Ichwan di Kantor Presiden, Senin (19/7).

Ichwan menyampaikan hal itu usai mendampingi pimpinan MUI bersilaturahim dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ichwan mengatakan, fatwa tersebut sebenarnya baru akan diumumkan MUI kepada publik pada Selasa (20/7). Namun, kata dia, Presiden sudah mendapatkan bocoran tentang fatwa itu dan Presiden menyambut baik.

Ichwan menjelaskan, ada tiga perusahaan yang mengajukan produk meningitis. Dari tiga yang diajukan itu, satu produk dari Glaxo asal Belgia dinyatakan haram karena mengandung babi. "Dua dipastikan tidak mengandung babi, yang Glaxo mengandung babi, setelah dilakukan pemeriksaan," kata Ichwan.

Menurut dia, fatwa MUI ini akan mulai dilaksanakan pada pelaksanaan haji 2010 ini. Dia mengetahui bahwa pemerintah sudah memesan vaksin dari Glaxo, tapi vaksin tersebut tetap tidak bisa digunakan karena haram. "Tapi itu bagian daripada cost, tadi Presiden mengatakan, pemerintah tidak menggunakan itu," kata dia.(Rep/ts)

Menag Himbau Calhaj Bersedia Divaksin Meningitis

Menag Himbau Calhaj Bersedia Divaksin Meningitis

Jum'at, 25 Juni 2010 13:23

Jakarta(Pinmas)--Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, jemaah calon haji diimbau bersedia diberi vaksin meningitis, karena pemerintah Arab Saudi mewajibkan bahwa seluruh calon haji sudah harus memperoleh vaksin tersebut sebelum bertolak ke tanah suci. Menag mengakui bahwa vaksin yang digunakan bagi para calon haji diklasifikasikan sebagai haram lantaran dibuat menggunakan enzim babi, kata Menag usai acara penyerahan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 yang diserahkan langsung dari Direktur PT. Mutu Agung Lestari, Arifin Lambaga kepada Menteri Agama Suryadharma Ali di Jakarta, Kamis sore. Ketika ditanya bagaimana jika ada jemaah calon haji menolak. Menurut Menag, hal itu menjadi resiko yang bersangkutan. Pasalnya, bisa saja pemerintah setempat menolak karena calon haji belum mendapat vaksin meningitis. Memang, lanjut Suryadharma Ali, solusinya adalah membuat vaksin sendiri. Namun hal itu bukan menjadi kewenangan Kementerian Agama untuk menjelaskan persoalan ini, tetapi menjadi domin Kementerian Kesehatan. Sebab, untuk membuat vaksin butuh waktu lama dan uji klinis secara bertahap yang harus dipertanggungjawabkan, ia menjelaskan. Jadi, katanya lagi, dalam kaitan ini harus dilihat aspek positifnya saja. Bahwa ketika tak ada pilihan lain dan dalam keadaan mendesak, hal itu bisa saja dilakukan. Artinya, jemaah calon haji dibenarkan menggunakan vaksin meningitis yang ada. Kuota Bersamaan dengan itu, Menag juga menjelaskan rencana penambahan kuota haji yang pada 2010 ini telah mendapat tambahan sebanyak 4 ribu. Kuota haji Indonesia pada 2009 sebanyak 207 ribu dan pada 2010 menjadi 2011 ribu. Untuk tahun mendatang, menurut Suryadharma Ali, harus diperjuangkan lagi sehingga kuota haji Indonesia mencapai 235 ribu. Sebab, berdasarkan angka sementara sensus Badan Sensus Penduduk (BPS) diperkirakan penduduk Indonesia mencapai 235 juta. Jika mengikuti aturan Organisasi Konperensi Islam (OKI), negara berpenduduk muslim bisa mengirim calon haji satu orang berbanding 1.000 penduduk. Tetapi, lanjutnya, untuk menetapkan itu pemerintah Indonesia harus melaporkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang jumlah penduduknya usai BPS merampungkan sensusnya. "Dari laporan itulah kemudian disampaikan kepada sidang OKI," jelas Suryadharma Ali. Menag mengatakan, dengan demikian peluang penambahan kota untuk tahun mendatang terbuka lebar. Hal ini berarti daftar tunggu yang terjadi di beberapa provinsi bisa diperkecil. Jumlah daftar tunggu yang sampai lima hingga 10 tahun bisa didekatkan lagi. "Antrian panjang dapat diperkecil," ucapnya.