REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Menteri Agama RI, Suryadharma Ali mengatakan, sangat memungkinkan terjadinya perbedaan soal penetapan awal Ramadhan pada tahun ini. Pasalnya, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah sudah sejah jauh jari memutuskan awal Ramadhan jatuh pada 20 Juli 2012.

Sementara Kementerian Agama akan menggelar Sidang Isbat antara 19 atau 20 Juli 2012 mendatang. Menteri yang juga menjabat Ketua DPP PPP itu menjelaskan, berdasarkan perhitungan badan hisab rukhyat, Kemenag belum ada kepastian terkait awal Ramadhan. (baca: Tentukan Awal Ramadhan, Kemenag Gelar Sidang Isbat)

Namun, diperkirakan puasa akan dimulai pada 21 berdasarkan itjimak (konjugsi) yang terjadi pada 19 Juli pada pukul 11.25 WIB, dengan posisi hilal sekitar 1,31 derajat. Karena hilal di bawah dua derajat, maka sulit dilakukan melalui rukhyat. Sehingga, lanjut Menag, akan mengunakan standar istikmal atau mengunakan umur bulan syakban selama 30 hari.

Ditambahkan SDA, kalau pengertian rukhyat itu sendiri adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, atau penampakan bulan sabit yang nampak pertama kali setelah terjadinya itjimak. Apabila sudah nampak maka pada saat Maghrib waktu setempat telah memasuki bulan puasa.

Disinggung soal Muhamadiyah yang lebih dulu menetapkan awal bulan puasa pada 20 Juli 2012, menurutnya keputusan itu merupakan hak warga Muhammadiyah. "Kalau mereka lebih dulu menetapkan awal Ramadhan itu tidak apa-apa," sebut Menag menandaskan.

Tokoh Islam Indonesia Dukung Jam Makkah Jadi Acuan Internasional

Jam Makkah
JAKARTA--Sejumlah tokoh Islam menanggapi positif wacana pengalihan acuan waktu internasional dari Greenwich Mean Time (GMT) ke waktu Mekkah. Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf Amin, sudah saatnya umat Islam memiliki acuan waktu tersendiri yang berbeda dengan acuaan yang sekarang ada. Apalagi Makkah adalah tempat dimana kiblat umat Islam berada. “Tidak masalah acuan waktu dialihkan ke Makkah justru lebih baik,”kata di Jakarta, Kamis (12/8)

Selain itu, tambah Ma’ruf, Makkah merupakan tujuan haji umat Islam. Jika memang peralihan tersebut terwujud maka akan mempermudah kalangan Muslim merujuk waktu ibadah mereka. Dia berharap agar rencana ini tak sekadar wacana dan bisa direalisasikan agar identitas umat Islam semakin kuat.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Tarjih, Tajdid dan Pemikiran Islam, Yunahar Ilyas, mengatakan apabila wacana pengalihan terwujud maka menjadi kebanggaan tersendiri bagi umat Islam. Meskipun, dia mengakui upaya ke arah sana belum tentu diterima oleh berbagai pihak karena masih menunggu konvensi internasional.

Akan tetapi, Yunahar menyatakan dukungannya terhadap wacana tersebut. Selain itu, dia mendorong negara-negara Islam turut mendukung agar wacana te,rsebut disepakati. Dia mengajak ilmuwan dan pakar terkait di Indonesia mengkaji relevansi dan validitas pengalihan itu.“Mudah-mudahan bawa persatuan umat Islam,”harap dia.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama (Kemenag), Rohadi Abdul Fatah. Upaya pengalihan ini dinilai sebagai gebrakan inovatif yang memberikan rasa bangga bagi Muslim.

Rohadi menuturkan, rencana ini akan menghadapi halangan dari komunitas anti Islam terutama bangsa Yahudi. Ketidaksukaan mereka terhadap Islam salah satunya akan disalurkan dengan membendung terjadinya kesepakatan internasional. “Lihat saja apa hasil konvensi internasional nantinya, tapi sebagai Muslim saya setuju (pengalihan-red),”ujar dia.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah Arab Saudi telah membangun sebuah jam raksasa di puncak gedung pencakar langit, Abraj Al Bait Tower, di kota Makkah. Selain berambisi menjadi acuan waktu dunia, pemerintah Arab Saudi ingin jam ini menjadi acuan waktu bagi 1,5 miliar Muslim di seluruh negara, termasuk Indonesia.

Akan tetapi, pemerintah Arab Saudi harus bersabar menunggu konvensi internasional. Sampai saat ini, acuan waktu yang digunakan sebaga standar internasional adalah GMT yang merupakan hasil konvensi internasional tahun 1884.

BIAYA BPIH TAHUN 2012

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali menyampaikan bahwa besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2012 ini sebesar USD 3.617 atau sebesar Rp 33.276.400.

Dijelaskan Suryadharma, besaran nilai BPIH tahun 2012 tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII dan Kemenag.

“Alhamdulillah kita sudah mendapatkan hasil yang menggembirakan, dimana besaran nilai BPIH 2012 sebesar USD 3.617 atau senilai Rp 33.276.400,” ungkap Suryadharma di dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI mengenai penetapan BPIH 2102 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/7).

Dalam kesempatan tersebut, Suryadharma juga merincikan besaran nilai BPIH masing masing embarkasi di beberapa daerah di Indonesia.

Antara lain, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sebesar USD 3.328, Medan sebesar  USD 3.388, Batam sebesar USD 3.468. Padang sebesar USD 3.404, Palembang sebesar USD 3.456, DKI Jakarta USD 3.638 , Solo sebesar USD 3.617, Surabaya sebesar USD 3.738, Balikpapan sebesar USD 3.819, Banjarmasin sebesar USD 3.808 USD, Makassar sebesar USD 3.882 dan Lombok sebesar USD 3.857.

“Lombok merupakan embakasi yang baru di Indonesia. Sehingga, jamaah yang ada di Mataram tidak harus ke Surabaya, Jawa Timur. Jadi dari Mataram bisa langsung ke Arab Saudi,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Panja BPIH DPR RI,  Gondo Radityo Gambiro mengungkapkan bahwa Panja BPIH DPR RI dengan Kemenag telah menyepakati beberapa hal.

Pertama, Panja BPIH Komisi VII dan Kemenag telah sepakat bahwa kurs valuta asing yang menjadi dasar nilai BPIH adalah kurs yang digunakan pada pembahasan APBN 2012 yakni 1 USD seharga Rp9.200.

Kedua, Panja BPIH telah menyetuji bersaran komponen BPIH yang meliputi biaya pemondokkan di Makkah, pemondokkan di Madinah, General Service Fee , dan  Living Cost yang totalnya senilai USD 1.413.

“Besaran ini mengalami penurunan sebesar USD 100 apabila dibandingkan dengan tahun 2011. Penurunan ini disebabkan karena adanya penggunaan maksimal dari dana optimalisasi haji,” ungkap Gondo.

Ketiga, terkait penerbangan, Gondo mengakui bahwa pihaknya bersama dengan pemerintah khususnya Kemenag telah berupaya untuk menurunkan biaya penerbangan. Sayangnya, harga tiket penerbangan haji harus mengalami kenaikan USD 180. Pada tahun 2011 sebesar USD 2.024 menjadi USD 2.204 di tahun 2012.

“Dengan begitu, maka total harga BPIH 2012 disepakati sebesar USD 3.617 atau senilai Rp 33.276.400 atau naik USD 84 dibanding tahun 2011 yang hanya sebesar USD 3.533 per jamaah. Ini jelas karena kenaikan harga avtur,” jelasnya.

Menurutnya, secara keseluruhan upaya peningkatan kualitas pelayanan haji pada tahun 2011 lalu belum maksimal, termasuk penggunaana dana optimalisasi yang ternyata juga belum mampu meringankan biaya haji para calon jamaah.

“Maka dari itu, dengan memaksimalnya dana optimalisasi haji diharapkan pelayanan haji di tahun 2012 ini semkain maksimal. Kami bersyukur Dirjen Penyelenggraa Haji dan Umrah (PHU) yang baru dapat dengan cepat beradaptasi dan memhami kondisi keuangan haji Indonesia,” papar Gondo. (cha/jpnn)